Aksi Demo Di Depan Kantor DPRD Sumut

Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (GERBRAKSU) melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis(9/10/2014). Massa mendesak pimpinan DPRD Sumut agar menanda tangani fakta Intergritas untuk berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, transparan dan akuntable sehingga tidak dicap sebagai lembaga yang korup.

Aksi ini mendesak aparat hukum untuk segera menuntaskan berbagai penangan kasus-kasus dugaan korupsi di sumut dengan tidak diskriminatid serta tebang pilih, lalu kemudian merilis kepda publik secara transparan kemajuan sejumlah kasus korupsi yang ditangani diantaranya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Alkes dan lain-lain.

Saharudin selaku kordinator aksi mengtakan, menegaskan forum rekonsilasi antara Gubsu dan Wagubsu jika isu Pecah Kongsi antara keduanya yang merebak ditengah-tengah masyarakat Sumut benar adanya, hal tersebut dimaksudkan agar Sumut tetap kondusif, fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan agenda-agenda pembangunan tidak mandek.

Seperti diberitakan, ditengah aksi berlangsung, ada massa yang meneriakan meminta Wagubsi H.T.Erry Nurdin.MBA dan Sekdaprovsu H.M.Nurdin Lubis segera berkordianasi dengan DPRD Sumut untuk melanjutkan hak interpelasi terkait perbuatan Gatot Pujo Nugroho yang sudah mersesakan masyarakat Sumut. Sementara Wagubsu tersebut diberitakan juga terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusu (DAK) dana Non Reboisai (DR) dari kantor perbendaharaan negara berpotensi merugikan negara Rp.8 miliar yang telah dilaporkan ke KPK, ketika masi menjabat sebagai Bupati Sergai yang perlu diklarifikasi.

"Aksi ini akan berlanjut di KPK RI, Kejaksaan Agung RI dan Komisi III DPR RI mulai 14 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 Guna mendesak Penegak Hukum untuk berkonsentrasi dalam menangani berbagai pengaduan masyarakat terhadap dugaan tidak pidana korupsi di Sumut khususnya di Indonesia." Jelasnya.

Dalam hal ini pemerintah seharunya lebih memperhatikan lingkungan sekitar dalam melakukan sesuatu dan jangan hanya bisanya semena-mena mengambil dana yang tidak seharunya diambil dengan cara korupsi. Dengan ini massa mengambil tindakan dalam melakukan tidakan yang dilakukan. MEDAN FOTO/Ahmad/14