BBM Naik, Utang Negara Berkurang
Pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (DJPU
Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan pembiayaan negara untuk menambal defisit
anggaran 2015 akan turun. Lantaran ada penghematan subsidi bahan bakar minyak
(BBM).
Menteri
Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kenaikan harga BBM
subsidi terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015.
"Selanjutnya
berpengaruh pada penurunan target pembiayaan dari surat berharga negara
(SBN)," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Dari catatan
DJPU, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar
Rp 245,9 triliun atau 2,2 persen dari Gross Domestic Product (GDP).
Kebutuhan
pembiayaan tahun depan sebesar Rp 254,9 triliun atau 2,3 persen terhadap GDP.
Kebutuhan tersebut rencananya ditutupi dari penerbitan surat utang pemerintah
Rp 277 triliun dan pinjaman Rp 22,2 triliun. Sementara kenaikan harga BBM akan
menyumbang penghematan sekira Rp 110 triliun-Rp 140 triliun dalam APBN 2015.
Dalam
kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert
Pakpahan mengatakan, pemerintah akan mengalihkan penghematan itu terlebih
dahulu untuk infrastruktur, kompensasi penduduk miskin dan hampir miskin. "Lalu sebagian (penghematan) seyogyanya
digunakan untuk mengurangi defisit," ucapnya.
Saat ini,
kata Robert, pemerintah belum menggodok angka pasti penurunan pembiayaan dari
penghematan BBM subsidi. "Belum kami godok, tapi ada ruang untuk
pengurangan defisit karena ada penghematan ekstra," papar dia.
Direktur
Strategis dan Portfolio Utang DJPU, Schneider Siahaan, dari penghematan
tersebut diharapkan defisit anggaran tahun depan menyempit di bawah 2 persen.
"Asumsi
PDB saat ini kan Rp 11 ribu triliun. Kalau 0,1 persen dari PDB kan Rp 11
triliun, sedangkan 0,2 persen sekira Rp 20 triliun sampai Rp 22 triliun. Itu
harapan kita," pungkas dia. (MEDANFOTO/Lip6/14)
0 komentar: